Buku Bajakan, Ekosistem Gelap yang Tumbuh Subur karena Buku Asli Terlalu Mahal

Daftar Isi

Gambar: Pembajakan buku telah menjadi mesin uang dengan omzet miliaran rupiah. Selama harga buku asli tetap tinggi, ekosistem gelap ini akan terus menderu.

Ritus & Langgam, Wacana - Di lantai atas sebuah gedung tanpa nama di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat, mesin-mesin cetak menyala hampir setiap hari. Mereka memproduksi ribuan eksemplar buku tanpa izin pemilik hak cipta dengan proses yang berjalan menyerupai bisnis legal biasa. Seorang pemesan cukup datang membawa buku asli, menyodorkannya ke petugas percetakan, dan menegosiasikan biaya penggandaan. Dalam sebuah investigasi pada April 2026, seorang petugas percetakan menawarkan harga Rp29.000 per buku untuk kuantitas tertentu. Pihak percetakan hanya menyediakan berkas dan jasa cetak tanpa pernah memedulikan legalitas kontennya.

Adegan tersebut adalah potongan kecil dari ekosistem gelap yang telah mengakar dalam industri buku Indonesia. Pembajakan buku bukan lagi sekadar lapak buku murah di emperan pasar atau di kolong jembatan. Praktik ini telah bertransformasi menjadi mesin uang dengan omzet miliaran rupiah setiap bulan yang melibatkan rantai pasok rapi, mulai dari pemasok berkas digital, percetakan, bandar besar, hingga pengecer di pasar daring maupun luring. Para pelaku beroperasi secara terang-terangan karena difasilitasi oleh celah regulasi yang tidak kunjung ditutup serta sikap permisif masyarakat yang sudah terlanjur meluas.

Skala kerugiannya sangat mencengangkan. Pada tahun 2019, IKAPI menemukan total kerugian akibat pembajakan buku mencapai lebih dari Rp116,5 miliar berdasarkan survei terbatas terhadap sebelas penerbit. Angka ini hanyalah puncak gunung es karena survei tersebut hanya melibatkan sebagian kecil dari total ribuan penerbit yang terdaftar saat itu. Ketua Umum IKAPI, Arys Hilman Nugraha, mengakui bahwa angka riil di lapangan pasti jauh lebih besar karena volume pembajakan terus meningkat.

Survei yang dilakukan IKAPI pada tahun 2021 mengungkap fakta yang lebih mengejutkan bahwa sebanyak enam puluh persen buku yang beredar di Indonesia adalah produk bajakan. Survei terpisah terhadap 130 penerbit menunjukkan bahwa tujuh firman puluh lima persen penerbit menemukan buku terbitan mereka dibajak dan dijual secara bebas di berbagai lokapasar. Angka-angka ini menggambarkan realitas pahit bahwa dari setiap sepuluh buku yang beredar di negeri ini, enam di antaranya merupakan hasil tindak kejahatan hak cipta.

Faktor Utama Suburnya Pasar Gelap

Akar dari maraknya pembajakan buku sebenarnya sederhana. Selama harga buku asli tetap tinggi dan daya beli masyarakat terbatas, pembajakan akan selalu menemukan jalannya. Pihak pembajak tidak menanggung biaya besar yang harus dipikul oleh penerbit resmi seperti royalti penulis, upah editor, desainer, ilustrator, atau penerjemah. Mereka juga tidak menghadapi risiko kerugian akibat buku yang tidak laku karena mereka hanya memilih untuk mencetak judul-judul yang sudah terbukti laris di pasaran. Para pembajak hanya menilai buku dari variabel biaya cetak fisik semata tanpa menghargai nilai intelektual di dalamnya.

Ketimpangan ini semakin melebar dengan kehadiran platform digital. Buku bajakan tidak lagi terbatas pada pasar loak konvensional. Seiring perkembangan teknologi, produk ilegal ini semakin mudah ditemukan di berbagai marketplace yang memperluas jangkauan distribusi sekaligus menyulitkan pengawasan aparat. Modusnya pun beragam, mulai dari penjual yang terang-terangan menggunakan label cetak ulang setara orisinal hingga pelaku yang memasang harga normal namun memberikan potongan harga besar-besaran demi mengelabui konsumen.

Hal yang lebih memprihatinkan adalah sikap permisif dari masyarakat pembaca. Banyak pembeli yang tidak mempermasalahkan keaslian produk selama harganya jauh lebih murah dan teks di dalamnya bisa dibaca. Arys Hilman Nugraha mengungkapkan keprihatinannya mengenai suasana permisif yang tumbuh subur di Indonesia ini. Masyarakat seakan menganggap pembajakan sebagai hal yang lumrah sehingga tidak ada beban moral saat membeli buku dari para pelanggar hukum.

Bentuk lain dari pembajakan yang kian marak adalah penyebaran buku dalam format PDF secara ilegal. Buku-buku fisik dipindai secara sepihak, diubah menjadi berkas digital, lalu disebarluaskan secara gratis melalui aplikasi percakapan seperti WhatsApp dan Telegram, atau bahkan diperjualbelikan di lokapasar dengan harga sangat murah. Pihak IKAPI secara konsisten terus menggaungkan kampanye untuk tidak membeli buku bajakan dan tidak membaca PDF ilegal, namun hasilnya masih belum sesuai harapan karena penegakan hukum yang lemah.

Celah Regulasi yang Melemahkan Industri

Salah satu hambatan terbesar dalam pemberantasan pembajakan buku adalah status hukum dari pelanggaran itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Aturan ini berarti pihak kepolisian tidak dapat melakukan penindakan hukum tanpa adanya laporan atau pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan, yaitu penulis atau penerbit yang bersangkutan.

Konsekuensi dari aturan ini sangat memberatkan industri. Arys Hilman Nugraha menegaskan bahwa sembilan puluh lima persen pelaku industri buku tidak memiliki kekuatan sumber daya hukum untuk terus mengejar para pembajak. Delik aduan menempatkan beban pengawasan dan biaya penyelesaian sengketa di pundak penerbit, padahal mayoritas dari mereka adalah pelaku usaha skala kecil dan menengah yang tidak memiliki alokasi dana untuk menyewa jasa pengacara atau menempuh jalur peradilan yang panjang.

Kelemahan sistemik ini diperparah oleh celah hukum dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 mengenai Safe Harbour Policy. Regulasi ini membatasi tanggung jawab hukum penyedia platform e-commerce terhadap konten atau produk ilegal yang diunggah oleh pengguna mereka. Dalam praktiknya, aturan ini membuat marketplace terbebas dari tuntutan hukum meskipun platform mereka menjadi sarana utama perputaran uang buku bajakan. Pihak IKAPI telah berulang kali mendesak agar kebijakan ini dievaluasi total karena dinilai merugikan ekosistem industri kreatif nasional.

Upaya Penanganan dan Solusi Strategis

Meskipun situasinya terlihat pelik, sejumlah langkah nyata mulai diambil oleh berbagai pihak. Pada Mei 2025, platform lokapasar Shopee meluncurkan Brand IP Portal yang berfungsi sebagai kanal khusus bagi para pemilik hak kekayaan intelektual untuk mendaftarkan produk mereka. Fitur ini memungkinkan penerbit melaporkan toko nakal secara langsung dan memantau proses penurunan produk bajakan secara transparan. Langkah Shopee yang berkomitmen menutup toko pelanggar secara permanen merupakan preseden baik yang diharapkan bisa diikuti oleh platform digital lainnya.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum juga meningkatkan intensitas penindakan digital. Sepanjang periode Januari 2025 hingga Mei 2026, pihak pemerintah berhasil memblokir 1.004 situs yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta, termasuk 258 situs penyedia buku digital dan komik bajakan. Kendati demikian, penutupan situs ini sering kali hanya bersifat reaktif karena para pembajak bisa dengan mudah membuat domain baru dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, para pelaku industri mendorong adanya reformasi hukum yang lebih fundamental melalui revisi Undang-Undang Sistem Perbukuan dalam Prolegnas 2026. Salah satu poin krusial yang diperjuangkan adalah mengubah status hukum pembajakan buku dari delik aduan menjadi delik pidana umum agar aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menindak langsung para pelaku di lapangan tanpa harus menunggu laporan formal.

Dari sudut pandang akademis, pakar hukum Dewi Nadya Maharani menawarkan alternatif solusi berupa skema voluntary license. Konsep ini mendorong adanya kerja sama legal di mana pemegang hak cipta memberikan izin cetak kepada pihak lain dengan kompensasi tertentu yang disepakati sehingga buku bermutu tetap bisa diproduksi dengan biaya murah namun tetap menghormati hak ekonomi pencipta.

Kesimpulan

Memerangi epidemi pembajakan buku membutuhkan kombinasi strategi yang seimbang antara penegakan hukum dan intervensi ekonomi. Hukum harus ditegaskan melalui penghapusan celah kebijakan safe harbour dan perubahan status menjadi delik pidana umum. Di saat yang sama, harga buku asli harus ditekan secara signifikan melalui insentif hulu seperti pembebasan pajak kertas dan penghapusan PPN agar selisih harga di pasaran tidak lagi menguntungkan pihak pembajak.

Masa depan literasi Indonesia dipertaruhkan dalam perang melawan pasar gelap ini. Selama masyarakat masih memandang remeh orisinalitas sebuah karya dan negara membiarkan regulasi yang timpang terus berlaku, maka mesin-mesin cetak ilegal akan terus menderu untuk mematikan kreativitas dan kesejahteraan para pelaku perbukuan nasional.

Catatan Sumber

Data mengenai investigasi percetakan ilegal di wilayah Bungur Senen mengacu pada laporan mendalam Kompas.id edisi Mei 2026. Statistik kerugian finansial, persentase peredaran buku bajakan sebesar enam puluh persen, serta hasil survei keterlibatan lokapasar bersumber langsung dari pangkalan data Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI tahun 2021 hingga 2025. Landasan hukum mengenai delik aduan dan Safe Harbour Policy merujuk pada teks Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 serta SE Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016. Sementara itu, data pemblokiran 1.004 situs bajakan dihimpun dari rilis resmi penegakan hukum DJKI Kementerian Hukum edisi Mei 2026 yang diarsipkan dalam dokumentasi berkala Ritus & Langgam.